"Hak politik warga negara tidak dapat diadili," kata Rachland Nashidik dalam keterangannya, Selasa (31/1/2017).
Dikatakan, pilihan dan afiliasi politik warga negara bukan dan tidak bisa diperlakukan sebagai kejahatan.
"Sebagai warga negara, adalah benar dan sepenuhnya konstitusional, apabila K.H. Ma'ruf Amin memiliki preferensi politik. Ia juga berhak untuk mengekspresikannya dengan bebas," katanya.
Baca: Ditanya Pengacara Ahok Apakah Ditelepon SBY Sebelum Ada Fatwa Penodaan Agama, Ini Jawaban Ketua MUI
Juru bicara Agus-Sylvi juga mengecam keras upaya tak berdasar Ahok dan kuasa hukumnya menghubung-hubungkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan fatwa MUI dan Pengadilan Ahok.
"Kami menilai perbuatan jorok tersebut adalah pembunuhan karakter yang bermotif kampanye politik dan bersifat oportunistik karena memanfaatkan dan menyalahgunakan imparsialitas pengadilan," kata Rachland Nashidik.
Dijelaskan, silaturahmi Agus Sylvi kepada PBNU adalah ekspresi penghormatan terhadap para Ulama dari Organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia dengan reputasi terpuji dalam merawat kebhinekaan.
"Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, namun pertama-tama melecehkan integritas PBNU dan kaum Nahdliyin," kata Rachland Nashidik.
Post a Comment